Elvianus Katoppo
seorang tokoh Alkitab Indonesia
Elvianus Katoppo (lahir di Manado, 21 Agustus 1900 – meninggal di Jakarta, 19 Januari 1976 pada umur 75 tahun) adalah seorang tokoh Alkitab Indonesia. Ia juga seorang novelis.
Ia menempuh pendidikan di Ambonse Kweekschool (Sekolah Guru Ambon), dan kemudian meraih Hoofdakte sebagai orang Indonesia. Ia bekerja sebagai direktur "Louwerierschool" di Tomohon sebelum Perang Dunia II, ikut berjuang dalam menentang Belanda.
Ketika Republik Indonesia Serikat dibentuk, ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Agama Negara Indonesia Timur. Setelah NIT dilebur ke dalam RI, ia pindah ke Jakarta dan hingga 1955 bekerja sebagai pegawai tinggi Kementerian P&K dan merupakan salah satu tokoh penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia.
Pada tahun 1953 ia ikut mendirikan Universitas Kristen Indonesia,dan Lembaga Alkitab Indonesia,1954. Di masa hidupnya, ia pun lama menjadi Ketua Dewan Kurator Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan juga menyumbangkan tenaga dan pikirannya di dalam usaha mengembangkan UKI dan UI. Ia pernah menulis novel "Nuku, Pahlawan Maluku Utara" yang diterbitkan oleh Penerbit Sinar Harapan. Sebagian anaknya yang juga menjadi terkenal di kemudian hari adalah Aristides Katoppo, Henriette Marianne Katoppo, Yosie Katoppo (jurnalis) dan Pericles Katoppo (penerjemah Alkitab).
K.H. Nawawi bin H. Ichsan
pendiri dan pengasuh Madrasah Al Iman Parakan Temanggung
K.H. Nawawi bin H. Ichsan (Nama lahir: Islam) lahir di Parakan, Temanggung, 31 Desember 1900 – meninggal di Parakan, Temanggung, 8 Juni 1967 pada umur 66 tahun merupakan pendiri dan pengasuh Madrasah Al Iman Parakan Temanggung. Ia juga adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang merupakan ketua Barisan Bambu Runcing. Tokoh Bambu runcing lainnya yaitu K. H. Subchi, K.H. Sumogunardho, dan KH. Muhammad Ali.
Pendidikan
Pondok Pesantren Suluh, Suropaten, Magelang.
Pondok Pesantren Punduh, Salaman, Magelang.
Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.
L. N. Palar
Wakil Indonesia di PBB
Kehidupan awal dan pendidikan
Palar masuk sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Tondano. Dia kemudian masuk Algeme(e)ne Middelbare School (AMS) di Yogyakarta, dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Pada tahun 1922, Palar memulai pendidikannya di Technische Hoogeschool di Bandung, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB). Di ITB, Palar bertemu dengan tokoh-tokoh kemerdekaan, seperti Sukarno. Karena dilanda sakit yang parah, Palar terpaksa menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa. Setelah beberapa waktu, Palar memulai kembali kuliahnya di Rechts Hoogeschool (cikal-bakal Fakultas Hukum UI) di Batavia, dan bergabung dalam Jong Minahasa. Pada tahun 1928, Palar pindah ke Belanda untuk kuliah di Universitas Amsterdam.
Karier politik di Belanda
Pada tahun 1930, Palar menjadi anggota Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) setelah SDAP melaksanakan Kongres Kolonial dan mengadakan pengambilan suara yang menyatakan beberapa posisi partai termasuk hak kemerdekaan nasional untuk Hindia Belanda tanpa syarat. Palar menjabat sebagai sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) mulai Oktober 1933. Dia juga adalah direktur Persbureau Indonesia (Persindo) yang ditugaskan untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke pers di Hindia Belanda. Pada tahun 1938, Palar kembali ke tanah airnya bersama isterinya, Johanna Petronella Volmers, yang dinikahinya pada tahun 1935. Dia mengunjungi berbagai daerah untuk menghimpun informasi. Dia menemukan bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat dan dia menulis tentang pengalamannya pada saat dia kembali ke Belanda. Pada saat pendudukan Jerman di Belanda, Palar tidak bisa bekerja untuk SDAP sehingga dia bekerja di laboratorium Van der Waals. Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan sebagai gitaris orkestra keroncong. Sementara perang, Palar dan isterinya tergabung dalam gerakan bawah tanah anti-Nazi.
Setelah perang, Palar terpilih untuk masuk Tweede Kamer mewakili Partij van de Arbeid (PvdA), sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Palar mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Hal ini tidak disambut baik oleh PvdA sehingga menyebabkan partai ini menjauhkan diri dari posisi yang sebelumnya mendukung hak kemerdekaan Indonesia. Setelah ditugaskan untuk mengadakan misi ke Indonesia, Palar sempat bertemu kembali dengan para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Di Belanda, Palar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan, tetapi pada tanggal 20 Juli 1947 dewan perwakilan memilih untuk memulai agresi militer di Indonesia. Palar kemudian mengundurkan diri dari dewan perwakilan dan partai PvdA keesokan harinya.
Mewakili Indonesia
Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Wakil Indonesia di PBB pada tahun 1947. Posisi ini dijabatnya sampai tahun 1953. Pada masa jabatannya peristiwa-peristiwa penting terjadi seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia, Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu dia hanya mendapat gelar "peninjau" di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Setelah Agresi Militer II yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB[1], Perjanjian Roem Royen disetujui yang kemudian diikuti dengan Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada tanggal 28 September 1950.[2] Pada saat berpidato di muka Sidang Umum PBB sebagai Perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di India. Pada tahun 1955, Palar diminta kembali ke Indonesia dan ikutserta dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika di mana kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Setelah pelaksanaan konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Timur dan Uni Soviet. Dari tahun 1957 sampai 1962, dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai tahun 1965. Karena konflik antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Sukarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat kepemimpinan Suharto pada tahun 1966, Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jendral PBB oleh Palar. Palar pensiun dari tugas diplomatisnya pada tahun 1968 setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha dan konflik Indonesia dan setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam arena diplomatis. Palar kembali ke Jakarta, tetapi tetap giat melalui tugas mengajar, pekerjaan sosial, dan tugasnya sebagai penasehat Perwakilan Indonesia di PBB. Lambertus Nicodemus Palar meninggal di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1980. Dia meninggalkan isterinya, Johanna Petronella "Yoke" Volmers, dan anak-anaknya Mary Elizabeth Singh, Maesi Martowardojo, dan Bintoar Palar.
Sartono
(politikus)
.jpg)
Tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partindo ini juga pernah menjabat ketua parlemen sementara (DPRS) pada Republik Indonesia Serikat (1949) dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat antara tahun 1950 sampai 1959.
Dilahirkan sebagai keturunan bangsawan Jawa, Sartono berturut-turut mengikuti pendidikan di HIS, MULO, AMS, dan RHS yang ditamatkannya pada tahun 1922. Ia kemudian meneruskan pendidikannya ke Universitas Leiden Belanda dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten pada tahun 1926.
Tirtawinata
Mantan Dubes RI
Mr. Tirtawinata diangkat menjadi Jaksa Agung tanggal 22 Juli 1946. Pada masa jabatan Mr. Tirtawinata ada perubahan pada eselon Kejaksaan dengan dibentuknya Cabang Kejaksaan Agung di tempat-tempat tertentu antara lain di Purwokerto. Selain itu, kedudukan Jaksa Agung menjadi semakin kukuh dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1947 pada tanggal 3 Maret 1947. UU tersebut menyebut bahwa susunan Kejaksaan agung terdiri dari satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (Pasal 1 (2)). Ketentuan tersebut berlaku surut terhitung tanggal 17 Agustus 1945 (pasal 6 (1)). Pada era Mr Tirtawinata Negara Indonesia Serikat (tanggal 27 Desember 1949) terbentuk. Mr Tirtawinata lalu mendapat kehormatan untuk menjadi Jaksa Agung RIS. Berhubung dengan itu, maka tugas-tugas Jaksa Agung di Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta, dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Mr. Muljatno dan Mr. Sudrajat. Mr Tirtawinata tercatat sebagai Jaksa Agung pertama yang tampil langsung di pengadilan sebagai penuntut umum untuk peristiwa 3 Juli 1946 di Yogyakarta.
Peristiwa 3 Juli 1946 adalah peristiwa percobaan coup d’etat oleh unsur militer dan politik seperti antara lain Mayor Jenderal Sudarsono dan Mr. Mohammad Yamin.
Soesanto Tirtoprodjo
Menteri Kehakiman 1946-1950
Mr. Soesanto Tirtoprodjo (lahir di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1900 – meninggal pada tahun 1969) adalah negarawan Indonesia yang pernah duduk sebagai Menteri Kehakiman dalam enam kabinet yang berbeda, mulai Kabinet Sjahrir III sampai Kabinet Hatta II.
Soesanto menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1925. Setelah lulus, ia berturut-turut bekerja di pengadilan Yogyakarta, Bogor, Kebumen, dan Kediri. Dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, Soesanto bergabung Partai Indonesia Raya di Surabaya dan turut terlibat sebagai pengurus partai. Setelah merdeka, Soesanto berkecimpung dalam pemerintahan sebagai Bupati Ponorogo dan residen Madiun (1945-1946) serta Menteri Kehakiman (1946-1950).
Pada masa Agresi Militer Belanda II, sewaktu Sjafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra, Soesanto diserahi tanggung jawab untuk menjabat menteri kehakiman dan penerangan Komisariat PDRI di Jawa pada 16 Mei 1949. Semasa Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Soesanto memimpin Kabinet Peralihan dan kembali menjabat sebagai menteri kehakiman pada Kabinet Natsir.
Atas jasa-jasanya, Soesanto dianugrahi Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra Kelas III oleh pemerintah pada tahun 1960.