Saharjo
Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Dr. Sahardjo, SH (lahir di Solo, Jawa Tengah, 26 Juni 1909 – meninggal di Jakarta, 13 November 1963 pada umur 54 tahun) adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada Kabinet Kerja I (10 Juli 1959–18 Februari 1960), Kabinet Kerja II (18 Februari 1960–6 Maret 1962), Kabinet Kerja III (6 Maret 1962–13 November 1963).
Saharjo merupakan tokoh penting dalam bidang hukum di Indonesia. Hasil buah pemikirannya yang penting adalah Undang-undang Warga Negara Indonesia di tahun 1947 dan Undang-undang Pemilihan Umum pada tahun
1953
1953
Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
============================
Zainul Arifin
Seorang politisi Nahdlatul Ulama
Kiai Haji Zainul Arifin atau lengkapnya Kiai Haji Zainul Arifin Pohan (lahir di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 2 September 1909 – meninggal di Jakarta, 2 Maret 1963 pada umur 53 tahun) adalah seorang politisi Nahdlatul Ulama (NU) terkemuka yang sejak remaja di zaman penjajahan Belanda sudah aktif dalam organisasi kepemudaan NU, GP Ansor, jabatan terakhirnya ialah ketua DPRGR sejak 1960 - 1963.
Masa Kanak-Kanak dan Pendidikan
Zainul Arifin lahir sebagai anak tunggal dari keturunan raja Barus, Sultan Ramali bin Tuangku Raja Barus Sultan Sahi Alam Pohan dengan perempuan bangsawan asal Kotanopan, Mandailing, Siti Baiyah boru Nasution. Ketika Zainul masih balita kedua orangtuanya bercerai dan ia dibawa pindah oleh ibunya ke Kotanopan, kemudian ke Kerinci, Jambi. Di sana ia menyelesaikan HIS (Hollands Indische School) dan sekolah menengah calon guru, Normal School. Selain itu, Arifin juga memperdalam pengetahuan agama di Madrasah di surau dan saat menjalani pelatihan seni bela diri Pencak Silat. Arifin juga seorang pecinta kesenian yang aktif dalam kegiatan seni sandiwara musikal melayu, Stambul Bangsawan sebagai penyanyi dan pemain biola. Stambul Bangsawan merupakan awal perkembangan seni panggung sandiwara modern Indonesia. Dalam usia 16 tahun Zainul merantau ke Batavia (Jakarta).
Dari Gemeente ke GP Ansor
Berbekal ijazah HIS Arifin diterima bekerja di pemerintahan kotapraja kolonial (Gemeente) sebagai pegawai di Perusahaan Air Minum (PAM) di Pejompongan Jakarta Pusat. Di sana ia sempat bekerja selama lima tahun, sebelum akhirnya terkena PHK saat resesi global yang bermula di AS dan berdampak hingga ke wilayah Hindia Belanda. Keluar dari gemeente Arifin kemudian memilih bekerja sebagai guru sekolah dasar dan mendirikan pula balai pendidikan untuk orang dewasa, Perguruan Rakyat, di kawasan Meester Cornelis (Jatinegara sekarang). Zainul juga sering memberi bantuan hukum bagi masyarakat Betawi yang membutuhkan sebagai tenaga Pokrol Bambu, pengacara tanpa latar belakang pendidikan Hukum namun menguasai Bahasa Belanda. Selain itu ia pun aktif kembali dalam kegiatan seni sandiwara musikal tradisional Betawi yang berasal dari tradisi Melayu, Samrah. Ia sempat mendirikan kelompok samrah bernama Tonil Zainul. Dari kegiatan kesenian ini ia berkenalan dan selanjutnya sangat akrab bersahabat dengan tokoh perfilman nasional, Jamaluddin Malik yang kala itu juga bergiat dalam kegiatan Samrah. Kedua mereka kemudian bergabung dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor yang ketika itu memang aktif merekrut tenaga-tenaga muda.
Selama menjadi anggota GP Ansor inilah Arifin kemudian semakin meningkatkan pengetahuan agama dan ketrampilan berdakwahnya sebagai muballigh muda lewat pelatihan-pelatihan khas Ansor. Kepiawaian Zainul dalam berpidato, berdebat dan berdakwah ternyata menarik perhatian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, organisasi induk Ansor termasuk: Wahid Hasyim, Mahfudz Shiddiq, Muhammad Ilyas, dan Abdullah Ubaid. Hanya dalam beberapa tahun saja, Zainul Arifin sudah menjadi Ketua Cabang NU Jatinegara dan berikutnya sebagai Ketua Majelis Konsul NU Batavia. dan bekerja di perusahaan air minum (PAM) pemerintah kotapraja (gemeente). Di kota ini ia juga sempat menjadi guru sekolah di daerah-daerah Jatinegara dan Bukit Duri Tanjakan. Selain itu Arifin pernah pula menjalani profesi pokrol bambu, pengacara bumiputra yang tidak memerlukan pendidikan hukum formal. Tahun 1930-an ia mulai bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor dan beberapa tahun kemudian sudah aktif di organisasi induk NU, mula-mula sebagai Ketua Cabang Jatinegara dan akhirnya diamanahi sebagai ketua Majelis Konsul NU Jakarta hingga datangnya tentara Jepang tahun 1942.
Zainul Arifin bersama Sukarno di Mesjid Leningrad Russia 1960
-----------
Menjadi Panglima Hizbullah Masyumi
Selama era pendudukan militer Jepang, Zainul Arifin ikut mewakili NU dalam kepengurusan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan terlibat dalam pembentukan pasukan semi
militer Hizbullah.
Untuk menarik simpati warga hingga ke pedesaan, organisasi-organisasi Islam (utamanya NU) diberi kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam pemerintahan di bawah pendudukan militer Jepang. Zainul Arifin ditugaskan untuk membentuk model kepengurusan tonarigumi, cikal bakal Rukun Tetangga, di Jatinegara yang kemudian dibentuk pula hingga ke pelosok-pelosok desa di Pulau Jawa. Ketika Perang Asia Pasifik semakin memanas, Jepang mengizinkan dibentuknya laskar-laskar semi militer rakyat. Pemuda-pemuda Islam direkrut lewat jalur tonarigumi membentuk Hizbullah (Tentara Allah). Arifin dipercaya sebagai Panglima Hizbullah dengan tugas utama mengkoordinasi pelatihan-pelatihan semi militer di Cibarusa, dekat Bogor. Dalam puncak kesibukan latihan perang guna mengantisipasi terjadinya Perang Asia Pasifik, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.
Paska Proklamasi Kemerdekaan
Zainul kemudian bertugas mewakili partai Masyumi di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), cikal bakal DPR-MPR, sambil terus memegang tampuk pimpinan Hizbullah yang sudah menjelma menjadi pasukan bersenjata. Selama masa Revolusi, selain mengikuti sidang-sidang BP KNIP yang berpindah-pindah tempat karena kegawatan situasi, Arifin juga memimpin gerakan-gerakan gerilya Laskar Hizbullah di Jawa Tengah dan Jawa Timur selama Agresi Militer I dan II. Dalam memimpin Laskar Hizbullah Zainul menggunakan jalur tonarigumi atau Rukun Tetangga yang dulu dibinanya hingga meliputi desa-desa terpencil di Jawa. Saat terjadi Agresi Militer II bulan Desember 1948, Belanda berhasil menjatuhkan Yogyakarta dan menawan Sukarno-Hatta. Dalam keadaan darurat, BP KNIP praktis tidak berfungsi. Arifin lantas terlibat sebagai anggota Komisariat Pemerintah Pusat di Jawa (KPPD), bagian dari Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat.
Tugas utama Zainul melakukan konsolidasi atas badan-badan perjuangan yang melancarkan taktik gerilya di bawah komandan Jenderal Sudirman. Saat pemerintah melebur segenap pasukan bersenjata ke dalam satu wadah Tentara Nasional Indonesia, Zainul Arifin sempat dipercaya sebagai Sekertaris Pucuk Pimpinan TNI. Namun akhirnya, ketika banyak mantan anggota laskar Hizbullah yang dinyatakan tidak bisa diterima menjadi anggota TNI karena tidak berpendidikan "modern" dan hanya lulusan Madrasah, ia memilih mengundurkan diri dan berkonsentrasi meneruskan perjuangan sipil di jalur politik.
Berkiprah di Legislatif dan Eksekutif
Setelah Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI akhir tahun 1949, Zainul Arifin kembali ke Parlemen sebagai wakil Partai Masyumi di DPRS dan kemudian wakil Partai NU ketika akhirnya partai kiai tradisionalis ini memisahkan diri dari Masyumi tahun 1952. Setahun sesudahnya, Arifin berkiprah di lembaga eksekutif dengan menjabat sebagai wakil perdana menteri (waperdam) dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo I yang memerintah dua tahun penuh (1953-1955).
Untuk pertama kalinya dalam sejarah NU, tiga jabatan menteri (sebelumnya NU selalu hanya mendapat jatah satu posisi menteri saja) dijabat tokoh-tokoh NU dengan Zainul Arifin sebagai tokoh NU pertama menjabat sebagai waperdam. Kabinet itu sendiri sukses menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika di Bandung. Dalam tahun 1955 itu pula Zainul berangkat haji untuk pertama dan terakhir kali ke Tanah Suci bersama Presiden Sukarno. Di sana ia dihadiahi sebilah pedang berlapis emas oleh Raja Arab Saudi, Raja Saud. Sekembalinya dari sana Zainul merupakan salah satu tokoh penting yang berhasil menempatkan partai NU ke dalam "tiga besar" pemenang pemilu 1955, dimana jumlah kursi NU di DPR meningkat dari hanya 8 menjadi 45 kursi. Selain kembali ke parlemen sebagai wakil ketua I DPR RI, setelah pemilu 1955, Arifin juga mewakili NU dalam Majelis Konstituante hingga lembaga ini dibubarkan Sukarno lewat dekrit 5 Juli 1959 karena dipandang gagal merumuskan UUD baru. Pasca Dekrit, Indonesia dinyatakan kembali ke UUD 1945 dan memasuki era Demokrasi Terpimpin. Pada masa itu terjadi pemusatan kekuasaan pada diri Presiden yang berkeras untuk menerapkan faham NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang menyudutkan partai-partai agama yang tidak ingin Partai Komunis Indoesia (PKI) berkembang di Indonesia.
Salat Id Berdarah
Dalam situasi politik yang semakin memanas di seluruh negeri, Sukarno sempat bersitegang dengan DPR hingga akhirnya Presiden membubarkan lembaga perwakilan rakyat hasil pemilu tersebut dan membentuk DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Partai Islam Masyumi juga diberangus sehingga praktis tinggal NU partai besar Islam yang tinggal. Zainul Arifin menerima penunjukan sebagai Ketua DPRGR karena yakin untuk mengadang gerakan komunisme di pemerintahan adalah dengan tetap berada di dalam sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Hingga 14 Mei 1962, ketika sedang melakukan salat Idul Adha berjamaah sederetan dengan Presiden di lapangan terbuka depan Istana Negara, Arifin terkena tembakan di dadanya oleh pemberontak DI/TII yang mencoba membunuh Sukarno. Meskipun media massa dalam melaporkan kejadian itu menyatakan Arifin hanya "terluka sangat ringan", namun nyatanya kesehatan Zainul tidak pernah pulih sejak insiden tersebut. Berkali-kali ia keluar masuk rumah sakit dan sepuluh bulan kemudian, tepatnya 2 Maret 1963, akhirnya meninggal dunia setelah mengalami koma selama beberapa hari sebelumnya karena berbagai komplikasi. Keesokan harinya di bawah guyuran hujan lebat, jasadnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta.(*)
Sumber: Biografi KH Zainul Arifin: Berdzikir Menyiasati Angin, oleh: Ario Helmy (Jakarta : Pucuk Pimpinan Taklif wan Nasyr (LTN) NU, 2009.)
Hingga menjelang penyerahan kedaulatan pada 1949 Zainul memimpin pasukan tempur golongan Islam tersebut bergerilya di pelosok-pelosok Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ketika Tentara Nasional Indonesia (TNI) akhirnya menyatukan seluruh kekuatan militer Indonesia ia sempat diangkat sebagai sekertaris pucuk pimpinan TNI sebelum akhirnya mengundurkan diri dari dinas ketentaraaan untuk berkonsentrasi di jalur politik sipil pada 1950.
Karier politik
Sejak proklamasi kemerdekaan Zainul Arifin langsung duduk dalam Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), cikal bakal lembaga legislatif MPR/DPR. Hingga akhir hayatnya Arifin aktif di parlemen mewakili partai Masyumi dan kemudian partai NU setelah NU keluar dari Masyumi pada 1952. Hanya selama 1953-1955 ketika menjabat sebagai wakil perdana menteri dalam kabinet Ali-Arifin (Kabinet Ali Sastroamijoyo I) Zainul terlibat dalam badan eksekutif. Kabinet di era Demokrasi Parlementer ini sukses menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955.
Pemilu pertama 1955 mengantar Zainul Arifin sebagai anggota Majelis Konstituante sekaligus wakil ketua DPR sampai kedua lembaga dibubarkan Sukarno melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Memasuki era Demokrasi Terpimpin itu, Arifin bersedia mengetuai DPR Gotong Royong (DPRGR) sebagai upaya partai NU membendung kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) di parlemen. Ditengah meningkatnya suhu politik, pada 14 Mei 1962, saat salat Idul Adha di barisan terdepan bersama Sukarno, Zainul tertembak peluru yang diarahkan seorang pemberontak dalam percobaannya membunuh presiden. Zainul Arifin akhirnya wafat 2 Maret 1963 setelah menderita luka bekas tembakan dibahunya selama sepuluh bulan.
Pranala luar
Biodata pada Kepustakaan Presiden RI
===================================
Mohammad Isa
Mantan Gubernur Sumatera Selatan
Mohammad Isa (lahir di Binjai, Sumatera Utara, 4 Juni 1909 – meninggal 7 November 1979 pada umur 70 tahun) adalah Gubernur Sumatera Selatan pada masa pergolakan peran mempertahankan kemerdekaan. Ia juga pernah menjabat sebagai rektor Universitas Sriwijaya
==================================
Muhammad Dahlan
Mantan Menteri Agama
KH. Muhammad Dahlan (1909-1977) dilahirkan pada 2 Juni 1909 bertepatan dengan 14 Jumadil Ula 1327 Hijriah di Desa Mandaran, Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Muhammad Dahlan adalah putera ketiga dari lima bersaudara. Ayah-ibu Dahlan bernama Abdul Hamid dan Chamsiyah. Desa tempat tinggal Dahlan itu terletak di pesisir pantai, kurang lebih berjarak tiga kilometer dari kota Pasuruan. Bersama kakak sulungnya, dengan rajin ia mengikuti kelompok-kelompok pengajian sebagaimana para ulama terdahulu yang mengikuti pengajian di sekitar halaman Masjid Al-Harram Makkah. Di kota suci itu ia belajar berbagai ilmu keagamaan, dan mengenal dunia luar secara umum yang kelak menjadi bekal dalam membangun negerinya terutama ketika berkiprah di NU. Tampilnya Dahlan di gelanggang pergerakan dimulai tahun 1930. Dialah tokoh yang merintis terbentuknya organisasi NU cabang Bangil, dan sekaligus menjadi ketuanya. Lima tahun kemudian ia terpilih menjadi ketua NU cabang Pasuruan.
Di bidang pemerintahan, Beliau diberi amanah untuk menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan I pemerintahan presiden Soeharto (1967-1971), Beliau juga yang memelopori musyawarah antarumat beragama tanggal 30 November 1967, agar peristiwa-peristiwa intoleransi antaragama tidak terulang lagi. KH. M. Dahlan yang memimpin pertemuan mengajukan pokok-pokok rencana persetujuan, yang intinya agar propaganda agama tidak dilakukan dengan tujuan meningkatkan jumlah pemeluk masing-masing agama, namun dilaksanakan untuk memperdalam pemahaman dan pengamalan tentang agamanya masing-masing.
Salah satu jasa besarnya bagi bangsa ini adalah bersama Prof. KH. Ibrahim Hosen memprakarsai penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang untuk pertama kalinya diadakan di Ujungpandang. Selain itu, bersama KH. Zaini Miftah, KH. Ali Masyhar dan Prof. DR. HA Mukti Ali pada 23 Januari 1970 membentuk Yayasan Ihya Ulumuddin, merintis berdirinya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ), sebuah perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan seni baca dan menghafal Al-Qur’an.
Di bidang keilmuan, Dahlan terlihat menonjol pada disiplin ilmu fikih yang ditunjang dengan koleksi kitab-kitab yang dimilikinya. Hal itu menyebabkan Dahlan sangat moderat dalam memandang perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan imam madzhab. Ia nampak tidak kaku dengan pendapat madzhab tertentu dalam menentukan suatu hukum, sejauh pendapat itu dinilainya cukup argumentatif.
Kebiasaan Kiai Dahlan yang tidak pernah ditinggalkan semenjak menetap di Pasuruan hingga pindah ke Jakarta adalah membaca Kitab Dalail Khairat selepas shalat Subuh hingga menjelang shalat dhuha atau sesudah shalat Maghrib sampai shalat Isya. Pada tanggal 1 Februari 1997, selesai membaca kitab seperti hari-hari biasanya, KH. Muhammad Dahlan berpulang ke Rahmatullah. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, sebagai wujud dari pengakuan pemerintah atas jasa-jasanya dalam turut serta membangun bangsa Indonesia.
Pranala luar
KH. Muhammad Dahlan (1909-1977) Menteri Agama Penggagas MTQ & Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Di Indonesia
=====================================
Moeljatno
Mantan Menteri Kehakiman
Prof. Dr. Mr. Moeljatno (10 Mei 1909 – 25 November 1971) adalah seorang jaksa dan dosen Indonesia. Dia berjabat sebagai Menteri Kehakiman dart tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 Januari 1957.
Riwayat hidup
Moeljatno dilahirkan di Surakarta, Hindia Belanda pada tanggal 10 Mei 1909.[2] Putra sulung dari Wiryo Kartojo dan istrinya, sebagai anak dia sangat rajin dan taat pada keluarga.[2] Dia menyelesaikan pelajaran dasarnya di Europese Lagere School di Boyolali, Jawa Tengah dan lulus pada tahun 1918.[1] Dia lalu kembali ke Surakarta, di mana dia belajar di Middelbaar Uitgebreid Lager Ondewijs (sederajat SMP); dia lulus pada tahun 1924.[1] Dia lalu lulus dari Algemene Middlebaar School Surakarta pada tahun 1927.[1] Selain pendidikan resminya, dia juga belajar agama Islam di bawah pamannya, Soekiman Wirjosandjojo.[1]
Sehabis lulus dari AMS, Moeljatno berangkat ke Batavia untuk mengikuti kuliah di Rechts Hoge School (sekolah tinggi hukum).[1] Setelah lulus pada tahun 1936, dia pindah lagi ke Yogyakarta dan bekerja untuk Kesultanan Yogyakarta.[1] Pada tahun 1939 dia mendapatkan pekerjaan dengan Pengadilan Agama Tinggi, berjasa sampai pada tahun 1942.[1] Setelah Jepang menduduki Indonesia, dia berpindah kembali ke Jakarta untuk bekerja di kantor jaksa (Kensatukan Kooto Kensatu Kyoku).[3]
Setelah Proklamasi pada tahun 1945, Moeljatno mulai bekerja sebagai jaksa tinggi.[3] Pada tahun 1946 dia bergabung dengan Menteri Kehakiman Soepomo dan beberapa staf Kementerian Kehakiman dalam merumuskan Undang-Undang No. 1 tahun 1946, yang menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdana di seluruh Republik Indonesia Serikat.[3] Tahun berikutnya, dia diangkat menjadi Jaksa Agung Muda di bawah Tirtawinata.[3] Dia kemudian dikirimkan kembali ke Yogyakarta, di mana dia diajak untuk bergabung dan mengajar di Universitas Gadjah Mada.[3] Ketika dia mengundurkan diri pada tahun 1952, dia mulai mengutamakan member kuliah.[3] Pada tanggal 24 Maret 1956, Moeljatno ditetapkan sebagai Menteri Kehakiman dalam KKabinet Ali Sastroamidjojo II; penetapannya terpengaruhi oleh Partai Masyumi.[3] Namun, dia sering tidak sepandangan dengan Jaksa Agung pada saat itu, Soeprapto, mengenai kedudukan kejaksaan agung.[4] Di waktu itu, Kejaksaan Agung berada di bawah wewenang Kementerian Kehakiman, suatu keadaan yang sudah ada sejak zaman kolonial; namun, Soeprapto percaya bahwa fungsi jaksa agung itu separuh eksuketif dan separuh yudikatif, dan dengan demikian menuntut agar dia hanya bertanggung jawab pada kabinet.[4] Oleh sebab Moeljatno sering disalahkan untuk aksi jaksa, dia mendorong untuk menjaga status quo yang ada dengan menetapkan perundangan yang secara eksplicit menempatkan Jaksa Agung di bawah wewenang Menteri Kehakiman.[4] Setelah undang-undang tersebut dituangkan pada bulan Oktober 1956, Moeljatno ditantang berat oleh polisi dan kantor jaksa.[4] Moeljatno mengundurkan diri pada 9 January 1957,[3] dan undang-undang tersebut ditarik setelah kabinet diganti pada tengah bulan Maret.[4] Moeljatno lalu kembali menjadi dosen, dengan menjadi dekan fakultas hukum Universitas Gadjah Mada dari tahun 1957 sampai 1958; dia berjabat sebagai dekan dua kali lagi di kemudian hari.[5] Moeljatno meninggal pada tanggal 25 November 1971 dan dikebumikan di Taman Pemakaman Gadjah Mada di Yogyakarta.[1] Professor Haryono dari Universitas Gadjah Mada dan Prabuningrat, rektor Universitas Islam Indonesia, memberi sambutan di pemakaman.[1] Sampai sekarang penjelasan Moeljatno atas KUHP digunakan oleh mahasiswa hukum dan para praktisi.[5]
Kehidupan pribadi
Moeljatno menikah dengan Lamya Moeljatno, dosen Gadjah Mada lain
=========================================
K.P.H. Notoprojo
Seorang empu (tokoh ahli) karawitan
Kanjeng Pangeran Haryo (K.P.H.) Notoprojo, juga dikenal sebagai Ki Tjokrowasito, K.R.T. Wasitodipuro, K.R.T. Wasitodiningrat, di antara nama-nama lainnya (terlahir Wasi Jolodoro, lahir di Gunungketur, Paku Alaman, Yogyakarta, Indonesia, 17 Maret 1909 – meninggal di Yogyakarta, Indonesia, 30 Agustus 2007 pada umur 98 tahun - umur 104 menurut Kalender Jawa), adalah seorang empu (tokoh ahli) karawitan dan salah satu seniman gamelan Jawa yang paling dihormati. Dia memimpin gamelan Pura Paku Alaman serta gamelan untuk Radio Republik Indonesia Yogyakarta, dan mengajar gamelan di universitas-universitas di seluruh dunia. Ia juga adalah seorang komposer dan pemain rebab terkenal. Ia terkenal dengan karya komposisi gamelannya yang merakyat seperti "Kuwi Opo Kuwi", "Gugur Gunung" dan "Modernisasi Desa". [1] Berbagai penghargaan pernah ia raih termasuk dari UNICEF pada 2002. Pada 9 Maret 2004, ia menerima Penghargaan Nugraha Bhakti Musik Indonesia, sebuah penghargaan karya musik yang hanya diterima sedikit musisi di Indonesia.
Nama
Dia telah dikenal dengan sejumlah besar nama, sesuai dengan berbagai gelar penghargaan yang ia terima. Ia dilahirkan dengan nama Wasi Jolodoro. Nama Tjokrowasito didapatkannya setelah tiga tahun magang sebagai calon abdi dalem Langen Praja di Pura Pakualaman (1925–1927) dan pada tahun 1932 diangkat menjadi abdi dalem dengan nama Raden Bekel Tjokrowasito ("Cokrowasito" dalam EYD) [2], dan dikenal sebagai "Pak Cokro". Setelah ia menjadi mahir dan terkenal dalam bidang musiknya, teman-temannya memanggilnya "Ki Tjokrowasito" ("Ki" adalah gelar penghormatan tak resmi dalam budaya Jawa). Pada tahun 1960-an, Kraton Paku Alaman memberinya gelar "K.R.T. Wasitodipuro" (K.R.T. = Kanjeng Raden Tumenggung) karena kontribusi kesenian dan ketenarannya. Kemudian, ia dihormati sebagai "K.R.T. Wasitodiningrat". Pada tahun 2001 ia secara resmi diakui sebagai anak kandung Paku Alam VII, dan saudara seayah dari Paku Alam VIII, dan mendapat gelar mirip dengan Pangeran, yaitu K.P.H. Notoprojo (K.P.H. = Kanjeng Pangeran Haryo).
Kehidupan dan karier
Dia dilahirkan di Yogyakarta, Indonesia. Ia dibesarkan di Pura Paku Alaman, dan mulai belajar gamelan pada usia lima tahun dari ayah legalnya, RW Padmowinangum, yang memimpin gamelan istana. Pendidikan formalnya diperoleh di sekolah menengah Taman Siswa, dan diperkaya oleh studi di istana. Selain bermain di gamelan Kraton Paku Alaman, ia bermain dengan kelompok-kelompok gamelan ternama lainnya, seperti Daya Pradangga, dan menjabat sebagai direktur musik gamelan di stasiun radio MAVRO (Mataramsche Vereeniging Radio Omroep) dari tahun 1934, Radio Hosokyoku dari 1942-1945 selama pendudukan Jepang di Indonesia, dan RRI Yogyakarta setelah kemerdekaan. Dia mendapat kesempatan untuk mengajar karawitan di luar negeri sejak tahun 1953, dan bekerja di beberapa negara. Dia mengajar di Konservatori Tari Indonesia dan Akademi Seni Tari Indonesia, dan mendirikan sekolah untuk studi musik vokal, Pusat Olah Vokal Wasitodipuro. Ia mengambil alih kepemimpinan gamelan Pura Pakualaman dari ayahnya pada tahun 1962. Gaya musik dari gamelan Pura Paku Alaman berbagi unsur-unsur tradisional yang mirip dengan gamelan Kesultanan Yogyakarta, dan dipengaruhi adanya persilangan budaya dengan Kraton Kasunanan di Surakarta / Solo. Notoprojo, setelah residensi yang diperpanjang di Solo, memperkaya proses persilangan musik gamelan ini, mungkin ke titik di mana karakter dan gaya gamelan Pura Paku Alaman bisa terdengar sebagian besar seperti gamelan Solo.Dia menggubah musik untuk genre baru Sendratari (tari-drama) pada tahun 1960, termasuk pertunjukan pertama yang diselenggarakan di kompleks Candi Lara Jonggrang di Candi Prambanan. Ia bekerja sama dengan koreografer Bagong Kussudiardjo. Dalam lebih dari 250 komposisi musiknya, banyak potongan komposisi gamelan ringan (lagu dolanan) dan karya eksperimental "kreasi baru", dan juga banyak yang menonjol dalam perbendaharaan komposisi musik gamelan. Dia menghidupkan kembali beberapa bentuk seni yang hampir mati atau punah dari sejarah Yogyakarta, termasuk wayang gedhog. Banyak dari susunan karya-karya musiknya, serta dua-volume notasi musik vokalnya, diterbitkan oleh American Gamelan Institute ("Institut Gamelan Amerika").
Ia memimpin orkes gamelan di paviliun perwakilan Indonesia pada New York World's Fair tahun 1964. Kemudian ia pindah ke Valencia, California pada tahun 1971 dan mengajar di Californian Institute of The Arts ("Institut Seni Kalifornia") hingga tahun 1992, di samping bekerja di Universitas California, Berkeley, San Jose State University, dan banyak universitas lainnya di Amerika Serikat dan Kanada. Pada tahun 1992 (umur 83 tahun) ia memutuskan untuk pensiun dan kembali ke Yogyakarta, Indonesia. Rumahnya adalah sebuah tempat tinggal bagi seniman muda, dan juga tempat pertunjukan dan sarasehan beberapa seniman gamelan Jawa terbaik.
Ia meninggal di Yogyakarta pada 30 Agustus 2007, pada usia 104 tahun dalam perhitungan kalender Jawa. [1] Dia berperan penting dalam menyebarkan apresiasi dan pengetahuan tentang gamelan Jawa di seluruh dunia. Menurut Mantle Hood, profesor dan etnomusikologis asal AS, "Sudah diterima bahwa tidak ada orang lain di Indonesia yang telah mendekati kontribusi dari orang ini (Cokrowasito) dalam membantu dunia untuk mengetahui besarnya tradisi gamelan Jawa." [3]
Daftar karya-karya yang dipilih diurutkan berdasarkan ragam
Bubaran: "Purnama Siddi", Slendro pathet sanga; "Vadera", pelog pathet barang
Dolanan: "Dong Dong Dung", slendro pathet manyura; "Gembira Loka", slendro pathet sanga; "Kae Kae Lho", slendro pathet sanga; "Kuwi Apa Kuwi", pelog pathet barang; "Oke Oke", pelog pathet barang; "Paman Tani", slendro pathet manyura; "Rondha Malam", slendro pathet sanga; "Sepur Trutuk", pelog pathet lima; "Sundra Nirmala", slendro pathet manyura; "Tari Bali", pelog pathet barang
Karya panjang: "Jaya Manggala Gita" (1952)
Gendhing: "Hanrang Yuda", pelog pathet barang; "Gotong Royong", pelog pathet nem; "Gumarang", pelog pathet barang; "Jahnawi", pelog pathet nem; "Janger", pelog pathet barang; "Kemanak Mangkungkung", slendro pathet sanga; "Lokananta", pelog pathet barang; "Mbangun Kuta", pelog pathet nem; "Pangeran Diponegoro", pelog pathet nem; "Windu Kencana", pelog pathet lima
Jineman: "Mijil Wida Watèn", pelog Pathet nem; "Tatanya", pelog pathet barang
Ketawang: "Alun", slendro pathet sanga; "Basanta", pelog pathet nem; "Cakrawala", slendro pathet sanga; "Dana Wara", pelog pathet nem; "Duksina", pelog pathet nem; "Gendhing Purnama Siddi", slendro pathet sanga; "Kontap", pelog pathet nem; "Kumudasmara", pelog pathet nem; "Prihatin", pelog pathet lima; "Sambang Dalu", pelog pathet nem; "Santi", pelog pathet nem; "Sasmitèngrat", pelog pathet barang; "Sri Lulut", pelog pathet barang; "Sumekar", pelog pathet nem; "Sundari", pelog pathet barang; "Swédakara", slendro pathet nem; "Wedyasmara", pelog pathet nem
Ladrang: "Argolagu", pelog pathet nem; "Argopèni", slendro pathet manyura; "Dupara", pelog pathet nem; "Dwi Rocana", pelog pathet barang; "Jati Asih", pelog pathet lima; "Purnama Sidi", slendro pathet sanga; "Manjila", pelog pathet lima; "Rondha Malam"; "Srenggara", pelog pathet lima; "Sri Duhita", pelog pathet barang; "Suka Bagya", pelog pathet barang; "Westminster", slendro pathet sanga (melodi oleh Laras Sumbaga)
Lagu: "Cacah Jiwa", pelog pathet lima; "Catrik", pelog pathet nem; "Gerilya", pelog pathet nem; "Gora Marga", pelog pathet barang; "KORPRI", pelog pathet barang; "Membantu Sensus", slendro pathet sanga; "Sagung Paman Tani", pelog pathet nem; "Pulo Bali", pelog pathet barang; "Repelita", pelog pathet nem; "Sepuran", slendro pathet manyura; "Sopir becak", pelog pathet nem; "Ya, Ya, Ya", pelog pathet barang
Lancaran: "Aja ngono", pelog pathet nem; "Banting Stir", slendro pathet nem; "Catrik", pelog pathet nem; "Dahana", pelog pathet barang; "Gembala", pelog pathet lima; "Graksa", pelog pathet nem; "Gugur Gunung", pelog pathet barang; "Kagok pangrawit", pelog pathet lima; "Keluarga Berencana", pelog pathet barang; "Mindana", pelog pathet nem; "Modernisasi Desa", pelog pathet nem; "Orde Baru", pelog pathet barang; "Pawaka", pelog pathet barang; "Penghijauan", slendro pathet manyura; "Rudita'", pelog pathet nem; "Tahu Tempe", pelog pathet nem (diatur); "Tari Payung", slendro dan pelog; "Umban", pelog pathet nem; "Udan Angin", pelog pathet barang; "Waditra", pelog pathet nem; "Welasan Asih", pelog pathet lima
Sekar: "Sekar Ageng Puspa Lalita", pelog pathet nem; "Banyu Gandrung", slendro pathet sanga; "Madya Lalita", pelog pathet barang
Penataan Sendratari: "Alleluyah"; "Arjuna Wiwaha"; "Bandung Bandawasa"; "Calonarang"; "Damar Wulan"; "Dewi Saraswati"; "Diponegoro"; "Hamlet"; "Kelahiran dan Kebangitan Kristus"; "Mangkubumi"; "Menuntut Balas"; "Nyai Ratu Kidul / Loro Kidul"; "Pangeran Mangkubumi"; "Ramayana"; "Rara Jonggrang"; "Samgita Nusantara"; "Samgita Pancasona"; "Sri Tanjung"; "Sumpah Palapa"
Lain-lain: "Ayo Nyang GANEFO", slendro pathet manyura; "Banting Stir", pelog pathet liwung (Sunda); "Bedhayan Sundari", pelog pathet lima; "Bemo", slendro pathet sanga; "Ginada", slendro pathet manyura; "Holopis Kontul Baris", slendro pathet sanga; "Kanca Tani", slendro pathet sanga; "Kartika", pelog pathet nem; "Kawiwitan Meditasi / Konsentrasi", pelog pathet nem; "Liwung Bayang Kara", pelog pathet nem; "Mbangun Desa", pelog pathet barang; "Nara Karva", slendro pathet manyura; "Sensus", slendro pathet sanga; "Sesaji", pelog pathet nem; "Srepegan Mandira", slendro pathet nem; "Taman Sari", pelog pathet nem; "Tri Narpati", pelog pathet nem; "Welasan Lancar", pelog pathet barang; "Welesan Rudatin", pelog pathet barang; "Welesan Ruwida", pelog pathet nem; "Welesan Tandasih", pelog pathet nem; "Wus Miyos Ing Ratri", pelog pathet nem
Rekaman
Sebagai artis / direktur
Javanese Court Gamelan, dirilis oleh Nonesuch Records, 1971 (dirilis ulang 2003) - lagu "Puspawarna" menjadi salah satu rekaman dalam misi luar angkasa Voyager Golden Record NASA tahun 1977.
Komposisi
The Music of K.R.T. Wasitodiningrat, dimainkan oleh orkes Gamelan Sekar Tunjung, dirilis oleh CMP Records, 1994.
Karya tulis
Javanese Vocal Notation, sebuah koleksi notasi untuk suara pria (gerong) dan suara-suara wanita (pesindhen) hampir 300 buah, ditulis dengan tangannya sendiri selama bertahun-tahun selama ia mengajar di Institut Seni Kalifornia. Beberapa lagu adalah komposisinya sendiri. Koleksi dibuka oleh Leslie Dono Isworo, dan disunting oleh Jody Diamond dengan bantuan dari IM Harjito dan Djoko Waluyo, dengan pengantar oleh Alex Dea dan Laurie Kottmeyer. Baik volume slendro dan pelog tersedia untuk di-unduh di perpustakaan American Gamelan Institute. [1]
Rujukan
Djohan Salim, dkk. 2005. "Elo, Elo! Lha Endi Buktine? Seabad Kelahiran Empu Karawitan Ki Tjokrowasito" Penerbit Maskarja, Yogyakarta
I N. Wenten. The Creative World of Ki Wasitodipuro: the Life and Work of a Javanese Gamelan Composer (disertasi, UCLA, 1996)
R. Anderson Sutton. "Wasitodiningrat [Tjokrowasito, Wasitodipuro, Wasitolodoro], Kanjeng Radèn Tumenggung [Ki]", Grove Music Online, ed. L. Macy (diakses pada 5 Desember 2007), grovemusic.com (akses berlangganan).
==================================
Abdulrahman Saleh
Bapak fisiologi kedokteran Indonesia.
Abdulrahman Saleh, Prof. dr. Sp.F, Marsekal Muda Anumerta[1], (lahir di Jakarta, 1 Juli 1909 – meninggal di Maguwoharjo, Sleman, 29 Juli 1947 pada umur 38 tahun) atau sering dikenal dengan nama julukan "Karbol"[2] adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, tokoh Radio Republik Indonesia (RRI) dan bapak fisiologi kedokteran Indonesia.
Masa kecil
Abdulrachman Saleh dilahirkan pada tanggal 1 Juli 1909 di Jakarta. Pada masa mudanya, ia bersekolah di HIS (Sekolah rakyat berbahasa Belanda atau Hollandsch Inlandsche School) MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) atau kini SLTP, AMS (Algemene Middelbare School) kini SMU, dan kemudian diteruskannya ke STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen). Karena pada saat itu STOVIA dibubarkan sebelum ia menyelesaikan studinya di sana, maka ia meneruskan studinya di GHS (Geneeskundige Hoge School), semacam sekolah tinggi dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Ayahnya, Mohammad Saleh, tak pernah memaksakannya untuk menjadi dokter, karena saat itu hanya ada STOVIA saja. Ketika ia masih menjadi mahasiswa, ia sempat giat berpartisipasi dalam berbagai organisasi seperti Jong Java, Indonesia Muda, dan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia.
Kegiatan kedokteran dan militer
Setelah ia memperoleh ijazah dokter, ia mendalami pengetahuan ilmu faal. Setelah itu ia mengembangkan ilmu faal ini di Indonesia. Oleh karena itu, Universitas Indonesia pada 5 Desember 1958 menetapkan Abdulrachman Saleh sebagai Bapak Ilmu Faal Indonesia.
Ia juga aktif dalam perkumpulan olah raga terbang dan berhasil memperoleh ijazah atau surat izin terbang. Selain itu, ia juga memimpin perkumpulan VORO (Vereniging voor Oosterse Radio Omroep), sebuah perkumpulan dalam bidang radio. Maka sesudah kemerdekaan diproklamasikan, ia menyiapkan sebuah pemancar yang dinamakan Siaran Radio Indonesia Merdeka. Melalui pemancar tersebut, berita-berita mengenai Indonesia terutama tentang proklamasi Indonesia dapat disiarkan hingga ke luar negeri. Ia juga berperan dalam mendirikan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945.
Setelah menyelesaikan tugasnya itu, ia berpindah ke bidang militer dan memasuki dinas Angkatan Udara Ia diangkat menjadi Komandan Pangkalan Udara Madiun pada 1946. Ia turut mendirikan Sekolah Teknik Udara dan Sekolah Radio Udara di Malang. Sebagai Angakatan Udara, ia tidak melupakan profesinya sebagai dokter, ia tetap memberikan kuliah pada Perguruan Tinggi Dokter di Klaten, Jawa Tengah.
Akhir hidup
Pada saat Belanda mengadakan agresi pertamanya, Adisutjipto dan Abdulrachman Saleh diperintahkan ke India. Dalam perjalanan pulang mereka mampir di Singapura untuk mengambil bantuan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Keberangkatan dengan pesawat Dakota ini, mendapat publikasi luas dari media massa dalam dan luar negeri.
Tanggal 29 Juli 1947, ketika pesawat berencana kembali ke Yogyakarta melalui Singapura, harian Malayan Times memberitakan bahwa penerbangan Dakota VT-CLA sudah mengantongi izin pemerintah Inggris dan Belanda. Sore harinya, Suryadarma, rekannya baru saja tiba dengan mobil jip-nya di Maguwo. Namun, pesawat yang ditumpanginya ditembak oleh dua pesawat P-40 Kitty-Hawk Belanda dari arah utara. Pesawat kehilangan keseimbangan dan menyambar sebatang pohon hingga badannya patah menjadi dua bagian dan akhirnya terbakar.
Peristiwa heroik ini, diperingati TNI AU sebagai hari Bakti TNI AU sejak tahun 1962 dan sejak 17 Agustus 1952, Maguwo diganti menjadi Lanud Adisutjipto.
Abulrachman Saleh dimakamkan di Yogyakarta dan ia diangkat menjadi seorang Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.071/TK/Tahun 1974, tanggal 9 Nopember 1974.
Pada tanggal 14 Juli 2000[1], atas prakarsa TNI-AU, makam Abdulrahman Saleh, Adisucipto, dan para istri mereka dipindahkan dari pemakaman Kuncen ke Kompleks Monumen Perjuangan TNI AU Dusun Ngoto, Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta.
Nama Ia diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI-AU dan Bandar Udara di Malang. Selain itu, piala bergilir yang diperebutkan dalam Kompetisi Kedokteran dan Biologi Umum (Medical and General Biology Competition) disebut Piala Bergilir Abdulrahman Saleh.
Karbol
Mengharapkan semua lulusan Akademi Angkatan Udara dapat mencontoh keteladanan dan mampu mencapai kualitas seorang perwira seperti Abdulrachman Saleh, para taruna AAU dipanggil dengan nama Karbol. Hal ini pertama kali diusulkan oleh Letkol Saleh Basarah setelah beliau mengunjungi United States Air Force Academy di Colorado Springs, Amerika Serikat. Para kadet di sana dipanggil dengan nama Dollies, nama kecil dari Jenderal USAF James H Doollitle, seorang penerbang andal yang serba bisa. Ia penerbang tempur Amerika Serikat yang banyak jasanya pada Perang Dunia I [3].
Referensi
^ a b Koran Kompas Cyber Media, Sabtu 15 Juli 2000, Dipindah, Kerangka Jenazah Adisutjipto dan Abdulrachman Saleh
^ "Karbol", SejarahKita Blogspot, diakses Juli 2007
^ Koran Media Indonesia, Rabu 19 Juli 2009, Prof Dr Abdulrachman Saleh dalam Kenangan (29 Juli, Hari Bakti Angkatan Udara)
=================================
Sedyatmo
Si Kancil
Prof. Ir. R.M. Sedyatmo (lahir di Karanganyar, Jawa Tengah, 1909 – meninggal di Jakarta, 1984) adalah seorang insinyur Indonesia. Sedyatmo yang sering dijuluki "Si Kancil" karena terkenal karena banyak akalnya menempuh pendidikan di Technische Hogescholl (THS) (sekarang ITB) Bandung. Selesai dari THS pada 1934, Sedyatmo bekerja sebagai insinyur perencanaan di berbagai instansi pemerintah. Sedyatmo dikenal karena menemukan "Konstruksi Cakar Ayam" pada tahun 1962. Temuan Sedyatmo awalnya digunakan dalam pembuatan apron Pelabuhan Udara Angkatan Laut Juanda, Surabaya, landasan bandara Polonia, Medan, dan landasan bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Hasil temuannya tersebut telah dipatenkan dan dipakai di luar negeri. Nama Sedyatmo kemudian diabadikan sebagai nama jalan bebas hambatan dari Jakarta menuju bandara Soekarno-Hatta. Profesor Sedyatmo meninggal dunia di usia 75 tahun pada 1984 dan dimakamkan di Karanganyar. Pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Kelas I kepada Sedyatmo atas jasa-jasanya.
====================================
Sutan Syahrir
Perdana Menteri pertama Indonesia
Sutan Syahrir (ejaan lama:Soetan Sjahrir) (lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret 1909 – meninggal di Zürich, Swiss, 9 April 1966 pada umur 57 tahun) adalah seorang politikus dan perdana menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia pada tahun 1948. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.
Riwayat
Syahrir lahir dari pasangan Mohammad Rasad gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Palindih dan Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat [1] Ayahnya menjabat sebagai penasehat sultan Deli dan kepala jaksa (landraad) di Medan. Syahrir bersaudara seayah dengan Rohana Kudus, aktivis serta wartawan wanita yang terkemuka.
Syahrir mengenyam sekolah dasar (ELS) dan sekolah menengah (MULO) terbaik di Medan, dan membetahkannya bergaul dengan berbagai buku-buku asing dan ratusan novel Belanda. Malamnya dia mengamen di Hotel De Boer (kini Hotel Natour Dharma Deli), hotel khusus untuk tamu-tamu kulit putih. Pada 1926, ia selesai dari MULO, masuk sekolah lanjutan atas (AMS) di Bandung, sekolah termahal di Hindia Belanda saat itu. Di sekolah itu, dia bergabung dalam Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia (Batovis) sebagai sutradara, penulis skenario, dan juga aktor. Hasil mentas itu dia gunakan untuk membiayai sekolah yang ia dirikan, Tjahja Volksuniversiteit, Cahaya Universitas Rakyat.
Di kalangan siswa sekolah menengah (AMS) Bandung, Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Tjahja Volksuniversiteit.
Aksi sosial Syahrir kemudian menjurus jadi politis. Ketika para pemuda masih terikat dalam perhimpunan-perhimpunan kedaerahan, pada tanggal 20 Februari 1927, Syahrir termasuk dalam sepuluh orang penggagas pendirian himpunan pemuda nasionalis, Jong Indonesië. Perhimpunan itu kemudian berubah nama jadi Pemuda Indonesia yang menjadi motor penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia. Kongres monumental yang mencetuskan Sumpah Pemuda pada 1928. Sebagai siswa sekolah menengah, Syahrir sudah dikenal oleh polisi Bandung sebagai pemimpin redaksi majalah himpunan pemuda nasionalis. Dalam kenangan seorang temannya di AMS, Syahrir kerap lari digebah polisi karena membandel membaca koran yang memuat berita pemberontakan PKI 1926; koran yang ditempel pada papan dan selalu dijaga polisi agar tak dibaca para pelajar sekolah. Syahrir melanjutkan pendidikan ke negeri Belanda di Fakultas Hukum, Universitas Amsterdam. Di sana, Syahrir mendalami sosialisme. Secara sungguh-sungguh ia berkutat dengan teori-teori sosialisme. Ia akrab dengan Salomon Tas, Ketua Klub Mahasiswa Sosial Demokrat, dan istrinya Maria Duchateau, yang kelak dinikahi Syahrir, meski sebentar. (Kelak Syahrir menikah kembali dengan Poppy, kakak tertua dari Soedjatmoko dan Miriam Boediardjo). Dalam tulisan kenangannya, Salomon Tas berkisah perihal Syahrir yang mencari teman-teman radikal, berkelana kian jauh ke kiri, hingga ke kalangan anarkis yang mengharamkan segala hal berbau kapitalisme dengan bertahan hidup secara kolektif – saling berbagi satu sama lain kecuali sikat gigi. Demi lebih mengenal dunia proletar dan organisasi pergerakannya, Syahrir pun bekerja pada Sekretariat Federasi Buruh Transportasi Internasional.
Selain menceburkan diri dalam sosialisme, Syahrir juga aktif dalam Perhimpunan Indonesia (PI) yang ketika itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Di awal 1930, pemerintah Hindia Belanda kian bengis terhadap organisasi pergerakan nasional, dengan aksi razia dan memenjarakan pemimpin pergerakan di tanah air, yang berbuntut pembubaran Partai Nasional Indonesia (PNI) oleh aktivis PNI sendiri. Berita tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan aktivis PI di Belanda. Mereka selalu menyerukan agar pergerakan jangan jadi melempem lantaran pemimpinnya dipenjarakan. Seruan itu mereka sampaikan lewat tulisan. Bersama Hatta, keduanya rajin menulis di Daulat Rakjat, majalah milik Pendidikan Nasional Indonesia, dan memisikan pendidikan rakyat harus menjadi tugas utama pemimpin politik.“ "Pertama-tama, marilah kita mendidik, yaitu memetakan jalan menuju kemerdekaan," katanya. ” Pengujung tahun 1931, Syahrir meninggalkan kampusnya untuk kembali ke tanah air dan terjun dalam pergerakan nasional. Syahrir segera bergabung dalam organisasi Partai Nasional Indonesia (PNI Baru), yang pada Juni 1932 diketuainya. Pengalaman mencemplungkan diri dalam dunia proletar ia praktekkan di tanah air. Syahrir terjun dalam pergerakan buruh. Ia memuat banyak tulisannya tentang perburuhan dalam Daulat Rakyat. Ia juga kerap berbicara perihal pergerakan buruh dalam forum-forum politik. Mei 1933, Syahrir didaulat menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia. Hatta kemudian kembali ke tanah air pada Agustus 1932, segera pula ia memimpin PNI Baru. Bersama Hatta, Syahrir mengemudikan PNI Baru sebagai organisasi pencetak kader-kader pergerakan. Berdasarkan analisis pemerintahan kolonial Belanda, gerakan politik Hatta dan Syahrir dalam PNI Baru justru lebih radikal tinimbang Soekarno dengan PNI-nya yang mengandalkan mobilisasi massa. PNI Baru, menurut polisi kolonial, cukup sebanding dengan organisasi Barat. Meski tanpa aksi massa dan agitasi; secara cerdas, lamban namun pasti, PNI Baru mendidik kader-kader pergerakan yang siap bergerak ke arah tujuan revolusionernya.
Karena takut akan potensi revolusioner PNI Baru, pada Februari 1934, pemerintah kolonial Belanda menangkap, memenjarakan, kemudian membuang Syahrir, Hatta, dan beberapa pemimpin PNI Baru ke Boven-Digoel. Hampir setahun dalam kawasan malaria di Papua itu, Hatta dan Syahrir dipindahkan ke Bandaneira untuk menjalani masa pembuangan selama enam tahun.
Sekolah MULO di Medan (sekitar tahun 1925)
Masa pendudukan Jepang
Sementara Soekarno dan Hatta menjalin kerja sama dengan Jepang, Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Syahrir yakin Jepang tak mungkin memenangkan perang, oleh karena itu, kaum pergerakan mesti menyiapkan diri untuk merebut kemerdekaan di saat yang tepat. Simpul-simpul jaringan gerakan bawah tanah kelompok Syahrir adalah kader-kader PNI Baru yang tetap meneruskan pergerakan dan kader-kader muda yakni para mahasiswa progresif.
Sastra, seorang tokoh senior pergerakan buruh yang akrab dengan Syahrir, menulis:“ Di bawah kepemimpinan Syahrir, kami bergerak di bawah tanah, menyusun kekuatan subjektif, sambil menunggu perkembangan situasi objektif dan tibanya saat-saat psikologis untuk merebut kekuasaan dan kemerdekaan. ” Situasi objektif itu pun makin terang ketika Jepang makin terdesak oleh pasukan Sekutu. Syahrir mengetahui perkembangan Perang Dunia dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Kala itu, semua radio tak bisa menangkap berita luar negeri karena disegel oleh Jepang. Berita-berita tersebut kemudian ia sampaikan ke Hatta. Sembari itu, Syahrir menyiapkan gerakan bawah tanah untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Syahrir yang didukung para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus karena Jepang sudah menyerah, Syahrir siap dengan massa gerakan bawah tanah untuk melancarkan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. Soekarno dan Hatta yang belum mengetahui berita menyerahnya Jepang, tidak merespon secara positif. Mereka menunggu keterangan dari pihak Jepang yang ada di Indonesia, dan proklamasi itu mesti sesuai prosedur lewat keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk oleh Jepang. Sesuai rencana PPKI, kemerdekaan akan diproklamasikan pada 24 September 1945. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut mengecewakan para pemuda, sebab sikap itu berisiko kemerdekaan RI dinilai sebagai hadiah Jepang dan RI adalah bikinan Jepang. Guna mendesak lebih keras, para pemuda pun menculik Soekarno dan Hatta pada 16 Agustus. Akhirnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Masa Revolusi Nasional Indonesia
Revolusi menciptakan atmosfer amarah dan ketakutan, karena itu sulit untuk berpikir jernih. Sehingga sedikit sekali tokoh yang punya konsep dan langkah strategis meyakinkan guna mengendalikan kecamuk revolusi. Saat itu, ada dua orang dengan pemikirannya yang populer kemudian dianut banyak kalangan pejuang republik: Tan Malaka dan Sutan Syahrir. Dua tokoh pergerakan kemerdekaan yang dinilai steril dari noda kolaborasi dengan Pemerintahan Fasis Jepang, meski kemudian bertentangan jalan dalam memperjuangan kedaulatan republik.
Di masa genting itu, Bung Syahrir menulis Perjuangan Kita. Sebuah risalah peta persoalan dalam revolusi Indonesia, sekaligus analisis ekonomi-politik dunia usai Perang Dunia II. Perjungan Kita muncul menyentak kesadaran. Risalah itu ibarat pedoman dan peta guna mengemudikan kapal Republik Indonesia di tengah badai revolusi. Tulisan-tulisan Syahrir dalam Perjuangan Kita, membuatnya tampak berseberangan dan menyerang Soekarno. Jika Soekarno amat terobsesi pada persatuan dan kesatuan, Syahrir justru menulis, "Tiap persatuan hanya akan bersifat taktis, temporer, dan karena itu insidental. Usaha-usaha untuk menyatukan secara paksa, hanya menghasilkan anak banci. Persatuan semacam itu akan terasa sakit, tersesat, dan merusak pergerakan." Dan dia mengecam Soekarno. "Nasionalisme yang Soekarno bangun di atas solidaritas hierarkis, feodalistis: sebenarnya adalah fasisme, musuh terbesar kemajuan dunia dan rakyat kita." Dia juga mengejek gaya agitasi massa Soekarno yang menurutnya tak membawa kejernihan. Perjuangan Kita adalah karya terbesar Syahrir, kata Salomon Tas, bersama surat-surat politiknya semasa pembuangan di Boven Digul dan Bandaneira. Manuskrip itu disebut Indonesianis Ben Anderson sebagai, "Satu-satunya usaha untuk menganalisa secara sistematis kekuatan domestik dan internasional yang memperngaruhi Indonesia dan yang memberikan perspektif yang masuk akal bagi gerakan kemerdekaan pada masa depan."
Terbukti kemudian, pada November ’45 Syahrir didukung pemuda dan ditunjuk Soekarno menjadi formatur kabinet parlementer. Pada usia 36 tahun, mulailah lakon Syahrir dalam panggung memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia, sebagai Perdana Menteri termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri.
Penculikan
Penculikan Perdana Menteri Sjahrir merupakan peristiwa yang terjadi pada 26 Juni 1946 di Surakarta oleh kelompok oposisi Persatuan Perjuangan yang tidak puas atas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Kabinet Sjahrir II dengan pemerintah Belanda. Kelompok ini menginginkan pengakuan kedaulatan penuh, sedangkan kabinet yang berkuasa hanya menuntut pengakuan kedaulatan atas Jawa dan Madura. Kelompok Persatuan Perjuangan ini dipimpin oleh Mayor Jendral Soedarsono dan 14 pimpinan sipil, di antaranya Tan Malaka dari Partai Komunis Indonesia. Perdana Menteri Sjahrir ditahan di suatu rumah peristirahatan di Paras.
Presiden Soekarno sangat marah atas aksi penculikan ini dan memerintahkan Polisi Surakarta menangkap para pimpinan kelompok tersebut. Tanggal 1 Juli 1946, ke-14 pimpinan berhasil ditangkap dan dijebloskan ke penjara Wirogunan. Tanggal 2 Juli 1946, tentara Divisi 3 yang dipimpin Mayor Jendral Soedarsono menyerbu penjara Wirogunan dan membebaskan ke 14 pimpinan penculikan. Presiden Soekarno marah mendengar penyerbuan penjara dan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto, pimpinan tentara di Surakarta, untuk menangkap Mayjen Soedarsono dan pimpinan penculikan. Lt. Kol. Soeharto menolak perintah ini karena dia tidak mau menangkap pimpinan/atasannya sendiri. Dia hanya mau menangkap para pemberontak kalau ada perintah langsung dari Kepala Staf militer RI, Jendral Soedirman. Presiden Soekarno sangat marah atas penolakan ini dan menjuluki Lt. Kol. Soeharto sebagai perwira keras kepala (koppig). Kelak Let. Kol. Soeharto menjadi Presiden RI Soeharto dan menerbitkan catatan tentang peristiwa pemberontakan ini dalam buku otobiografinya Ucapan, Pikiran dan Tindakan Saya. Lt. Kol. Soeharto berpura-pura bersimpati pada pemberontakan dan menawarkan perlindungan pada Mayjen Soedarsono dan ke 14 orang pimpinan di markas resimen tentara di Wiyoro. Malam harinya Lt. Kol. Soeharto membujuk Mayjen Soedarsono dan para pimpinan pemberontak untuk menghadap Presiden RI di Istana Presiden di Jogyakarta. Secara rahasia, Lt. Kol. Soeharto juga menghubungi pasukan pengawal Presiden dan memberitahukan rencana kedatangan Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak. Tanggal 3 Juli 1946, Mayjen Soedarsono dan pimpinan pemberontak berhasil dilucuti senjatanya dan ditangkap di dekat Istana Presiden di Yogyakarta oleh pasukan pengawal presiden. Peristiwa ini lalu dikenal sebagai pemberontakan 3 Juli 1946 yang gagal.
Diplomasi Syahrir
Setelah kejadian penculikan Syahrir hanya bertugas sebagai Menteri Luar Negeri, tugas sebagai Perdana Menteri diambil alih Presiden Soekarno. Namun pada tanggal 2 Oktober 1946, Presiden menunjuk kembali Syahrir sebagai Perdana Menteri agar dapat melanjutkan Perundingan Linggarjati yang akhirnya ditandatangani pada 15 November 1946. Tanpa Syahrir, Soekarno bisa terbakar dalam lautan api yang telah ia nyalakan. Sebaliknya, sulit dibantah bahwa tanpa Bung Karno, Syahrir tidak berdaya apa-apa. Syahrir mengakui Soekarno-lah pemimpin republik yang diakui rakyat. Soekarno-lah pemersatu bangsa Indonesia. Karena agitasinya yang menggelora, rakyat di bekas teritori Hindia Belanda mendukung revolusi. Kendati demikian, kekuatan raksasa yang sudah dihidupkan Soekarno harus dibendung untuk kemudian diarahkan secara benar, agar energi itu tak meluap dan justru merusak.
Sebagaimana argumen Bung Hatta bahwa revolusi mesti dikendalikan; tak mungkin revolusi berjalan terlalu lama, revolusi yang mengguncang ‘sendi’ dan ‘pasak’ masyarakat jika tak dikendalikan maka akan meruntuhkan seluruh ‘bangunan’. Agar Republik Indonesia tak runtuh dan perjuangan rakyat tak menampilkan wajah bengis, Syahrir menjalankan siasatnya. Di pemerintahan, sebagai ketua Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), ia menjadi arsitek perubahan Kabinet Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang bertanggung jawab kepada KNIP sebagai lembaga yang punya fungsi legislatif. RI pun menganut sistem multipartai. Tatanan pemerintahan tersebut sesuai dengan arus politik pasca-Perang Dunia II, yakni kemenangan demokrasi atas fasisme. Kepada massa rakyat, Syahrir selalu menyerukan nilai-nilai kemanusiaan dan anti-kekerasan. Dengan siasat-siasat tadi, Syahrir menunjukkan kepada dunia internasional bahwa revolusi Republik Indonesia adalah perjuangan suatu bangsa yang beradab dan demokratis di tengah suasana kebangkitan bangsa-bangsa melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme pasca-Perang Dunia II. Pihak Belanda kerap melakukan propaganda bahwa orang-orang di Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok, menculik, dll. Karena itu sah bagi Belanda, melalui NICA, menegakkan tertib sosial sebagaimana kondisi Hindia Belanda sebelum Perang Dunia II. Mematahkan propaganda itu, Syahrir menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Ada satu cerita perihal sikap konsekuen pribadi Syahrir yang anti-kekerasan. Di pengujung Desember 1946, Perdana Menteri Syahrir dicegat dan ditodong pistol oleh serdadu NICA. Saat serdadu itu menarik pelatuk, pistolnya macet. Karena geram, dipukullah Syahrir dengan gagang pistol. Berita itu kemudian tersebar lewat Radio Republik Indonesia. Mendengar itu, Syahrir dengan mata sembab membiru memberi peringatan keras agar siaran itu dihentikan, sebab bisa berdampak fatal dibunuhnya orang-orang Belanda di kamp-kamp tawanan oleh para pejuang republik, ketika tahu pemimpinnya dipukuli. Meski jatuh-bangun akibat berbagai tentangan di kalangan bangsa sendiri, Kabinet Sjahrir I, Kabinet Sjahrir II sampai dengan Kabinet Sjahrir III (1945 hingga 1947) konsisten memperjuangkan kedaulatan RI lewat jalur diplomasi. Syahrir tak ingin konyol menghadapi tentara sekutu yang dari segi persenjataan jelas jauh lebih canggih. Diplomasinya kemudian berbuah kemenangan sementara. Inggris sebagai komando tentara sekutu untuk wilayah Asia Tenggara mendesak Belanda untuk duduk berunding dengan pemerintah republik. Secara politik, hal ini berarti secara de facto sekutu mengakui eksistensi pemerintah RI. Jalan berliku diplomasi diperkeruh dengan gempuran aksi militer Belanda pada 21 Juli 1947. Aksi Belanda tersebut justru mengantarkan Indonesia ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah tidak lagi menjabat Perdana Menteri (Kabinet Sjahrir III), Syahrir diutus menjadi perwakilan Indonesia di PBB. Dengan bantuan Biju Patnaik, Syahrir bersama Agus Salim berangkat ke Lake Success, New York melalui New Delhi dan Kairo untuk menggalang dukungan India dan Mesir. Pada 14 Agustus 1947 Syahrir berpidato di muka sidang Dewan Keamanan PBB. Berhadapan dengan para wakil bangsa-bangsa sedunia, Syahrir mengurai Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berabad-abad berperadaban aksara lantas dieksploitasi oleh kaum kolonial. Kemudian, secara piawai Syahrir mematahkan satu per satu argumen yang sudah disampaikan wakil Belanda, Eelco van Kleffens. Dengan itu, Indonesia berhasil merebut kedudukan sebagai sebuah bangsa yang memperjuangan kedaulatannya di gelanggang internasional. PBB pun turut campur, sehingga Belanda gagal mempertahankan upayanya untuk menjadikan pertikaian Indonesia-Belanda sebagai persoalan yang semata-mata urusan dalam negerinya.
Van Kleffens dianggap gagal membawa kepentingan Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Berbagai kalangan Belanda menilai kegagalan itu sebagai kekalahan seorang diplomat ulung yang berpengalaman di gelanggang internasional dengan seorang diplomat muda dari negeri yang baru saja lahir. Van Kleffens pun ditarik dari posisi sebagai wakil Belanda di PBB menjadi duta besar Belanda di Turki. Syahrir populer di kalangan para wartawan yang meliput sidang Dewan Keamanan PBB, terutama wartawan-wartawan yang berada di Indonesia semasa revolusi. Beberapa surat kabar menamakan Syahrir sebagai The Smiling Diplomat.
Syahrir mewakili Indonesia di PBB selama 1 bulan, dalam 2 kali sidang. Pimpinan delegasi Indonesia selanjutnya diwakili oleh Lambertus Nicodemus Palar (L.N.) Palar sampai tahun 1950.[2]
Partai Sosialis Indonesia
Selepas memimpin kabinet, Sutan Syahrir diangkat menjadi penasihat Presiden Soekarno sekaligus Duta Besar Keliling. Pada tahun 1948 Syahrir mendirikan Partai Sosialis Indonesia (PSI) sebagai partai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Meskipun PSI berhaluan kiri dan mendasarkan pada ajaran Marx-Engels, namun ia menentang sistem kenegaraan Uni Soviet. Menurutnya pengertian sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan, dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia.
Hobi dirgantara dan musik
Meskipun perawakannya kecil, yang oleh teman-temannya sering dijuluki Si Kancil, Sutan Syahrir adalah salah satu penggemar olah raga dirgantara, pernah menerbangkan pesawat kecil dari Jakarta ke Yogyakarta pada kesempatan kunjungan ke Yogyakarta. Di samping itu juga senang sekali dengan musik klasik, di mana beliau juga bisa memainkan biola.
Akhir hidup
Tahun 1955 PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia. Setelah kasus PRRI tahun 1958[3], hubungan Sutan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu Syahrir diijinkan untuk berobat ke Zürich Swis, salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI Sugondo Djojopuspito menghantarkan beliau di Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo degan air mata, dan akhirnya meninggal di Swiss pada tanggal 9 April 1966.
Karya
Pikiran dan Perjuangan, tahun 1950 (kumpulan karangan dari Majalah ”Daulat Rakyat” dan majalah-majalah lain, tahun 1931 – 1940)
Pergerakan Sekerja, tahun 1933
Perjuangan Kita, tahun 1945
Indonesische Overpeinzingen, tahun 1946 (kumpulan surat-surat dan karangan-karangan dari penjara Cipinang dan tempat pembuangan di Digul dan Banda-Neira, dari tahun 1934 sampau 1938).
Renungan Indonesia, tahun 1951 (diterjemahkan dari Bahasa Belanda: Indonesische Overpeinzingen oleh HB Yassin)
Out of Exile, tahun 1949 (terjemahan dari ”Indonesische Overpeinzingen” oleh Charles Wolf Jr. dengan dibubuhi bagian ke-2 karangan Sutan Sjahrir)
Renungan dan Perjuangan, tahun 1990 (terjemahan HB Yassin dari Indonesische Overpeinzingen dan Bagian II Out of Exile)
Sosialisme dan Marxisme, tahun 1967 (kumpulan karangan dari majalah “Suara Sosialis” tahun 1952 – 1953)
Nasionalisme dan Internasionalisme, tahun 1953 (pidato yang diucapkan pada Asian Socialist Conference di Rangoon, tahun 1953)
Karangan–karangan dalam "Sikap", "Suara Sosialis" dan majalah–majalah lain
Sosialisme Indonesia Pembangunan, tahun 1983 (kumpulan tulisan Sutan Sjahrir diterbitkan oleh Leppenas)
Jabatan
Perdana Menteri pertama Republik Indonesia
Ketua Partai Sosialis Indonesia (PSI)
Ketua delegasi Republik Indonesia pada Perundingan Linggarjati
Duta Besar Keliling (Ambassador-at-Large) Republik Indonesia
Referensi
^ [situs Sutan Sjahrir.com http://www.sutansjahrir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=6]
^ Sinar Harapan Online, 24 Agustus 2005, Tanggapan untuk Bung Marzuki Usman (1), Bangsa yang Kurang Pandai Berterima Kasih?
^ Robert Cribb, Audrey Kahin Historical Dictionary of Indonesia, Metuchen, N.J.: Scarecrow Press, 1992
Bacaan rujukan
Legge, J.D. Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan. Peranan Kelompok Sjahrir. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1993.
Lampau dan Datang. Pidato Mohammad Hatta pada penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, 1956
Mangunwijaya, Y.B. Dilema Sutan Sjahrir: Antara Pemikir dan Politikus. Prisma, Agustus 1977.
Mengenang Sjahrir, disunting oleh H. Rosihan Anwar. Jakarta, Gramedia, 1980.
Rudolf Mrazek. Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1996.
==================================
Jusuf Wibisono
Mantan Menteri Keuangan
Jusuf Wibisono (lahir 1909 - 15 Juni 1982) adalah Menteri Keuangan pada tahun 1951-1952 pada Kabinet Sukiman-Suwirjo yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo serta pada tahun 1956-1957 pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo.
===================================
Wilopo
Perdana Menteri Indonesia ke-7
Wilopo (lahir di Purworejo, 21 Oktober 1909 – meninggal di Jakarta, 20 Januari 1981 pada umur 71 tahun) adalah Perdana Menteri Indonesia ke-7 yang menjabat pada 3 April 1952 - 30 April 1953 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Wilopo.
Karier
Beberapa jabatan yang pernah dipercayakan pada Wilopo:
Menteri Muda Perburuhan pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan Amir Sjarifuddin II (1947-1948)
Menteri Perburuhan pada Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949-1950)
Menteri Luar Negeri pada Kabinet Wilopo ad interim (1952)
Perdana Menteri pada Kabinet Wilopo (1952-1953)
Ketua Konstituante (1955-1959)
Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1968-1978)
Anggota Komite Empat - tim pemberantas korupsi (1970)
Pranala luar
(Indonesia) Profil Resmi dari Deplu
Sumber, http://id.wikipedia.org